|

Hutang Negara dari Masa ke Masa

hutangIndonesia yang subur dan kaya sumber daya alam, sejak sebelum merdeka (Hindia Belanda), dan sesudah merdeka, mulai era Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga era Susilo Bambang Yudhoyono, tak bisa melepaskan diri dari jeratan hutang luar negeri, baik hutang pemerintah maupun hutang swasta.

ERA SOEKARNO (1945–1966)

Presiden Soekarno yang berkuasa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pada akhir kekuasaannya meninggalkan utang luar negeri sebesar USD 6,3 miliar, terdiri dari USD 4 miliar warisan utang Hindia Belanda (sejak 1968 disepakati rentang 35 tahun dan jatuh tempo 2003) ditambah utang pemerintah USD 2,3 miliar (rentang 30 tahun sejak 1970 dan jatuh tempo 1999).

Presiden Soekarno, sebenarnya seorang pemimpin yang berani punya sikap tentang utang. “Go To Hell with Your Aid,” pernyataan tegasnya menyikapi campur tangan IMF pada peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, 1956. Pernyataan ini menegaskan bahwa dia seorang pemimpin yang visioner dan berani mengambil sikap untuk menolak utang dan investasi asing apabila hal itu diikuti kepentingan dan intervensi asing.

Dia pemimpin visioner yang memilih lebih baik menyerukan dan mengajak rakyat untuk Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sekaligus mengedepankan pembangunan karakter bangsa (character and nation building)

ERA SOEHARTO (1966–1998)

Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun (1966- Mei 1998) meninggalkan utang luar negeri sebesar USD 136,088 (1997). Terdiri dari Utang LN Pemerintah USD 53.865 dan Utang LN Swasta USD 82.223 (Sumber Bank Indonesia). Jika dirupiahkan dengan kurs Rp.10.000, Utang LN Pemerintah Rp.538,65 trilyun, dan Utang LN Swasta Rp.822,23 trilyun. Total utang LN Rp.1.360,88 trilyun.

Dibanding tahun 1996, terjadi lonjakan Utang LN Swasta sebesar USD 27.355 dari USD 54.868 menjadi USD 82.223 tahun 1997. Sementara pinjaman LN Pemerintah turun USD 1.438 dari USD 55.303 (1996) menjadi USD 53.865 (1997). Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia telah mulai diguncang krisis moneter yang berbuntut pada krisis politik yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto, Mei 1998.

Tahun 1998, pinjaman LN Pemerintah naik sebesar USD 13.463 dari USD 53.865 (1997) menjadi USD 67.328 (1998). Sedangkan pinjaman LN Swasta naik USD 1.335 dari USD 82.223 (1997) menjadi USD 83.558 (1998).

ERA HABIBIE (1998–1999)

Di tengah krisis moneter dan politik, Presiden Soeharto menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden BJ Habibie, 22 Mei 1998. Presiden BJ Habibie yang berkuasa selama 518 hari sampai Oktober 1999, meninggalkan utang LN (1999) sebesar USD 148.097 terdiri dari utang LN pemerintah USD 75.862 dan utang LN Swasta USD 72.235. Utang LN Pemerintah tersebut naik sebesar USD 21.997 dibanding tahun 1997 (USD 53.865).

ERA GUS DUR (1999–2001)

Presiden BJ Habibie digantikan Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, sejak 21 Oktober 1999. Namun, Presiden RI ke-4 ini hanya berkuasa sampai 23 Juli 2001. Dia dilengserkan setelah menolak memberikan pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR. Ia digantikan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pada masa sulit pemerintahannya, utang luar negeri pada tahun 2000 turun menjadi USD 141.693 (pemerintah USD 74.916 dan sawsta USD 66.777). Tahun 2001 turun lagi menjadi USD 139.143 (pemerintah USD 72.197 dan swasta USD 66.946). (Sumber Bank Indonesia, 2001).

ERA MEGAWATI (2001–2004)

Presiden Megawati Soekarnoputri yang berkuasa sejak 23 Juli 2001 sampai 21 Oktober 2004, praktis tidak terjadi kenaikan utang luar negeri. Pada tahun 2004, dari data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Volume I Februari 2010, Publikasi Bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dia meninggalkan utang sebesar USD 141.273 (pemerintah USD 83.296 dan sawsta USD 57.977). Sedikit turun dari posisi total utang LN tahun 2000 yakni sebesar USD 141.693 (pemerintah USD 74.916 dan sawsta USD 66.777). (Sumber BI, 2001).

Penurunan atau tidak meningkatnya utang luar negeri tersebut adalah akibat kebijakan privatisasi beberapa BUMN dan saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintah sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI dengan nilai penjualan sekitar 20% dari total nilai BLBI. Selama kurang lebih tiga tahun pemerintahan Megawati, dilakukan privatisasi BUMN sebesar Rp18,5 triliun masuk ke kas negara, yakni Rp3,5 triliun (2001), Rp7,7 triliun (2002), dan Rp7,3 triliun (2003).

ERA SBY PERIODE I (2004–2009)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akrab dipanggil SBY, Presiden RI pertama pilihan langsung rakyat melalui Pemilu 2004, menggantikan Presiden Megawati pada 21 Oktober 2004 sampai 2009. Kemudian pada Pilpres 2009, berpasangan dengan Boediono, kembali terpilih untuk menjabat Presiden RI periode kedua 2009-2014.

Selama periode pertama kekuasaannya (2004-2009) berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Volume I Februari 2010, Publikasi Bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, posisi utang LN sampai Oktober 2009 meningkat menjadi USD 170.785 (pemerintah USD 98,859 juta dan swasta USD 71.926). Diperkirakan peningkatan utang masih akan tinggi pada periode kedua (SBY-Boediono) 2009-2014, sebab kebijakannya masih gemar menggali utang. BI/pdti (Berita Indonesia 78)

ERA SBY PERIODE II (2009–2014)

Hutang Indonesia meningkat sejak 10 tahun masa kepresidenan SBY. Warisan hutang tersebut hampir dua kali lipat dari awal SBY memegang jabatan presiden. SBY adalah Presiden RI kedua yang berlatar belakang jenderal militer.

Melansir data DJPU Kementerian Keuangan, pada 22 September, selama 10 tahun menjabat, SBY telah menambah utang negara sekira Rp1.232,31 triliun atau naik 94,82 persen hingga Agustus 2014. Angka tersebut terlihat dari posisi utang pada Desember 2004 sebesar Rp1.299,5 triliun hingga Agustus 2014 sebesar Rp2.531,81 triliun.

Namun, SBY masih menyisakan September dan Oktober 2014. Diharapkan, di akhir jabatan SBY dapat menekan posisi utang pemerintah pusat.
Jika mengacu data yang target utang dalam APBN-Perubahan 2014, paling tidak Indonesia akan menambah utang Rp102,206 triliun lagi hingga akhir tahun ini. Utang tersebut berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp264,983 triliun dan pembayaran SBN jatuh tempo serta buy back sebesar Rp168,199 triliun.

Adapun posisi utang sejak Desember 2004 hingga Agustus 2014 yakni:
2004: Rp1.299,50 triliun
2005: Rp1.313,29 triliun
2006: Rp1.302,16 triliun
2007: Rp1.389,41 triliun
2008: Rp1.636,74 triliun
2009: Rp1.590,66 triliun
2010: Rp1.681,66 triliun
2011: Rp1.808,95 triliun
2012: Rp1.977,71 triliun
2013: Rp2.371,39 triliun
Agustus 2014 =  Rp2.531,81 triliun.

Adapun Rasio hutang jangka pendek Indonesia mencapai angka 54,49 persen. Kondisi ini mengkuatirkan karena menunjukkan bahwa kemampuan untuk membayar semakin melemah. Hal ini patut diwaspadai karena peningkatan terus terjadi sejak triwulan I-2013. Sisa utang luar negeri (ULN) jangka pendek per Juli 2014, seperti yang dipublikasikan Bank Indonesia pada September ini, mencapai 59,729 miliar dollar AS atau sekitar Rp 715 triliun. Utang jangka pendek didominasi utang swasta 46,289 miliar dollar AS atau 77,49 persen dari total utang jangka pendek. Pertumbuhan hutang juga didorong oleh peningkatan investasi asing di Indonesia. Umumnya, korporasi asing yang berinvestasi di Indonesia menggunakan pembiayaan dari perbankan negara asal.

PEMERINTAH BARU DIPASTIKAN MENANGGUNG BEBAN HUTANG YANG BESAR

Pemerintah dipastikan bakal menanggung beban utang yang meningkat pada tahun depan. Selain jumlah utang yang makin membengkak, beban utang juga makin tinggi karena terjadi peningkatan imbal hasil (yield) pada Surat Berharga Negara (SBN). Kenaikan imbal hasil SBN ini dipicu ketatnya likuiditas di dalam negeri dan perkiraan peningkatan suku bunga global pada tahun depan. Pemerintahan saat ini mulai khawatir melihat besarnya jumlah surat utang yang dimiliki investor asing.

Kepala Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih menilai minat investor terhadap penerbitan SBN di dalam negeri terlihat masih cukup besar. Hanya saja, pemerintahan akan dibayang-bayangi kenaikan suku bunga global sehingga biaya menerbitkan surat utang semakin tinggi. “Minat kepada SBN masih ada, asal pemerintah bisa bayar berapa. Berapa imbal hasil yang diberikan pemerintah? Artinya, kalau pemerintah berani kasih 8 persen, sementara ada potensi suku bunga global naik, SBN makin tidak laku. Apalagi imbal hasil SBN dengan jangka waktu 10 tahun sekarang telah mencapai 8,2 persen,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/10).

Peneliti ekonomi Indef Eko Listyanto mengatakan, imbal hasil yang berada di atas BI rate ini mengindikasikan daya saing SBN Indonesia tak terlalu kuat. Ini tak terlepas dari persepsi pelaku pasar yang ikut menghitung tingkat country risk Indonesia yang naik akibat manajemen APBN yang kurang baik. “Konsekuensinya pada APBN, kalau menerbitkan surat utang dengan harga mahal maka harus hati-hati dan merencanakan dengan tajam. Jangan sampai dibiayai utang, tapi belanjanya tidak maksimal. Itulah masalah kita selama ini,” tuturnya. Seperti diketahui, pemerintahan SBY-Boediono mewariskan utang sebesar Rp 2.532 triliun.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto mengatakan, jumlah utang yang akan jatuh tempo pada 2015 mencapai Rp 108 triliun. Ia menyatakan, pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran utang dengan cara mengambil utang baru atau menerbitkan SBN. Untuk SBN, pada tahun depan rencananya diterbitkan sebesar Rp 304,9 triliun. Untuk postur pinjaman utang luar negeri Indonesia dalam APBN 2015 meningkat dibanding APBN-P 2014. Jika pada APBN-P 2014 pinjamannya mencapai Rp 13,4 triliun, pada 2015 diusulkan menjadi Rp 23,8 triliun.

DATA BANK INDONESIA

Bank Indonesia (BI) melansir data per Juli 2014 yang menyebutkan utang luar negeri Indonesia menembus US$ 290,6 miliar atau setara dengan Rp 3.501,2 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan Juli tahun lalu yang mencapai US$ 261 miliar. Utang luar negeri Indonesia ini terdiri atas utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia yang mencapai US$ 134,15 miliar.

Dari angka tersebut utang luar negeri pemerintah tercatat US$ 125,8 miliar, sedangkan utang luar negeri Bank Indonesia tercatat US$ 8,4 miliar, sisanya merupakan utang yang dilakukan swasta. Peningkatan porsi kepemilikan asing inilah yang mengkhawatirkan karena rentan terkena gejolak ekonomi global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, aksi beli investor asing pada surat berharga sepanjang Juli 2014 mencapai Rp 13,07 triliun atau mengalami peningkatan Rp 3,57 triliun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar Rp 9,5 triliun.

Investor asing mendominasi kepemilikan obligasi yang diterbitkan pemerintah dengan nilai lelang mencapai Rp 237,57 triliun dari total penawaran Rp 499,66 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama 2013, kepemilikan investor asing mengalami peningkatan signifikan. Dari Rp 323,65 triliun atau 32,52 persen pada akhir 2013, menjadi Rp 443,72 triliun atau 37,07 persen pada 22 September 2014. Porsi asing di pasar sekunder domestik mencatatkan kepemilikan tertingginya pada 29 September 2014, yakni Rp 447,7 triliun atau 37,33 persen Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pun mengaku khawatir melihat besarnya utang dan kaitannya dengan kondisi ekonomi global. “Indonesia memiliki risiko, meski total utang pemerintah terhadap GDP sangat rendah.

Tapi, karena dampak krisis global, ekspor menurun dan rasionya terhadap utang meningkat. Kita perlu waspadai ini agar tidak menimbulkan risiko,” ucap Agus. Eko mengingatkan pentingnya pendalaman pasar keuangan domestik. Menurutnya, pada saat pemerintah menerbitkan SBN dan didominasi investor lokal, imbal hasil yang diterima bisa diinvestasikan kembali di dalam negeri, sehingga akan menambah output perekonomian. “Kepemilikan asing mencapai lebih dari 30 persen itu sangat tinggi. Untuk menggeser porsi kepemilikan asing bisa dengan cara memperbanyak investor lokal,” kata Eko.

Menurut saya, hutang Indonesia yang semakin menumpuk itu karena:

  1.  Tidak adanya rem pengendali dari pemerintah yaitu batas merah dari DSR sebesar 20 persen yang sudah dilanggar sejak lama sehingga beban pembayaran hutang luar negeri ini telah menjadi penyakit laten bagi ekonomi nasional.
  2.  Tidak adanya optimalisasi manajemen hutang yang baik.
  3.  Kebocoran dana akibat adanya korupsi di berbagai sektor industri. Satu hal yang menjadi kendala adalah kasus-kasus korupsi tersebut tidak secara benar-benar ditangani dengan baik dan diproses dengan tegas secara hukum.

Karena itu, untuk mengurangi hutang negara, diharapkan pemerintah bisa memaksimalkan produksi pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor, menguatkan mata uang, menstabilkan arus modal, menekankan pada kualitas ekonomi makro, dan mengurangi  pertambahan hutang yaitu dengan cara pemerintah harus memonitor dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penambahan hutang lagi dari pihak pemerintah pusat atau pemerintah daerah,  dan pihak swasta, dan ketiganya itu juga harus dikoordinasikan secara berkala.

Serta adanya koordinasi antara pembuat kebijakan hutang, fiskal dan moneter juga perlu dilakukan. Pengambil kebijakan hutang juga harus  menginformasikan hutang yang muncul kepada pemerintah secara berkala. Sedangkan untuk mengurangi korupsi, laporan keuangan negara di berbagai bidang, harus dibuat transparan dan harus ada pengawasan.

Sumber : http://www.tempokini.com/2014/10/warisan-hutang-negara-kapakankah-akan-berakhir/

 

Tags:

2 Responses for “Hutang Negara dari Masa ke Masa”

  1. Sadjie says:

    Waduh, sampai berlumut, jumlahnya ya, edan.

  2. Aprie says:

    tolong diupdate hutang pemerintah terbaru 2014-2017

Leave a Reply

Free WordPress Theme

_____