|

Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri Perbaharui Nota Kesepahaman

Dalam rangka meningkatkan sinergitas kerjasama dan koordinasi antar lembaga, Khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia  sepakat untuk memperbaharui Nota Kesepahaman yang lama.

Hal ini dilakukan karena telah habis jangka masa berlakunya, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor : SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor : KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor : B/27/III/2017 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, Jaksa Agung, H.M. Prasetyo dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, bertempat di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo 3, Jakarta Selatan, Rabu (29/3).
Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi :
  1. Sinergi penanganan tindak pidana korupsi;
  2. Pembinaan aparatur penegak hukum;
  3. Bantuan narasumber/ahli, pengamanan dan sarana/prasarana;
  4. Permintaan data dan/atau informasi;
  5. Peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia.
Jaksa Agung menjelaskan, penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPK RI, Kejaksaan RI dan Polri untuk saling melengkapi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Nota Kesepahaman ini merupakan upaya ketiga lembaga tersebut untuk berbagi kewenangan dan saling mengisi kekurangan.
“Ini semua tentunya menjadi harapan kita semua, dengan adanya Nota Kesepahaman akan saling melengkapi, saling berbagi dalam kewenangan dan saling mengisi dalam kekurangan,” ujar M Prasetyo.
Lebih jauh Jaksa Agung menguraikan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dipunyai oleh ketiga lembaga tersebut. Kejaksaan dan kepolisian mempunyai jaringan di daerah sedangkan KPK hanya ada di pusat saja.
“Kejaksaan RI dan Polri punya jaringan di daerah, Kejaksaan punya Kejati, Kejari dan Cabjari, sedangkan Polri punya Polda, Polres dan Polsek, sementara KPK saat ini hanya berada di pusat.
Sementara itu, menurut Jaksa Agung, KPK mempunyai kelebihan dalam sisi kewenangan, tidak tersandera oleh perizinan, KPK bisa suatu saat lakukan penggeladahan, pemanggilan bahkan penyadapan. Sedangkan Polri dan Kejaksaan selalu meminta izin dari pihak yang memiliki kewenangan”, ucap Jaksa Agung.
Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, Jaksa Agung berharap penanganan korupsi dapat dilakukan secara intensif. Hal ini mengingat korupsi yang terjadi saat ini begitu masif dan sistematis.

“Penanganan korupsi akan dilaksanakan secara intensif, korupsi itu kejahatan luar biasa dan harus ditangani dengan luar biasa”, jelas Jaksa Agung. (hr@infongawi.com)

Tags: ,

Leave a Reply

WordPress Themes

_____