|

Nenek ini Mencari Keadilan di Komnas HAM

shs-ok-800x445Sekitar lima bulan, sejak Januari sampai sekarang, seorang nenek renta bernama Sri Hari Suwardi (61thn) yang berdomisili di Perumahan Setia Bina Sarana (SBS), Blok AB2, No. 6 RT 04/07, Kelurahan Harapan Jaya – Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, menuntut haknya sebagai warga negara agar dibela dan diberi keadilan. Sayangnya, oleh pihak Pemkot Bekasi, tuntutan ini seakan dianggap angin lalu dan diabaikan.

Hal ini bermula pada pembangunan pos jaga di samping rumahnya oleh pihak RW secara sepihak, yang sebelumnya tanpa pemberitahuan secara resmi kepadanya dan keluarga. Nenek SHS sontak merasa kaget dan tentu menolak, hingga mengambil langkah agar haknya bisa dibela, dengan harapan bisa menerima serta mendapat keadilan.

Sejak pembangunan di awal Januari 2016 itu, sempat terjadi kisruh karena kedua belah pihak, antara RW 07 dan menek SHS merasa benar, sampai-sampai kabarnya nenek SHS pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari para perangkat RT.

Nenek SHS kepada NN juga membenarkan adanya beberapa oknum perangkat RW yang pernah memperlakukannya dengan tidak sopan, baik perkataan kasar hingga nada ancamam pada beberapa kesempatan. Bagi nenek SHS, dirinya berani bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. “Memang benar saya pernah dikatai dan diperlakukan kasar, lantaran saya menolak pembangunan pos jaga RW 07 di samping rumah saya”, kata Nenek SHS sambil sedih dan mata berkaca.

“Jujur saya pesimis apakah persoalan ini akan beres… Apakah hak saya akan dibela atau tidak… Apakah Pak Walikota akan berlaku adil kepada saya, wong saya hanya warga biasa…”, ucap Nenek SHS kepada Awak Media belum lama ini.

Selain melapor kepada Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, sang nenek pun ternyata sudah menempuh laporan ke beberapa pihak berwajib seperti Komnas HAM, Ombudsman dan Polresta Bekasi Kota, namun, sepertinya belum juga mendapat titik terang. Buntutnya, nenek SHS sampai jatuh sakit dengan urusan yang tak kunjung beres ini.

Berdasar penelusuran, Pemerintah Kota Bekasi, Walikota telah mempercayakan kepada Staff Ahli Bangunan, Ridwan untuk memediasi. Namun ketika dimintai keterangan, Ridwan menjelaskan bahwa keputusan diserahkan kepada Dinas Tata Kota dalam hal ini Bidang Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian).

Terpantau, sampai saat ini sudah berkisar 5 (lima) bulan sejak Januari 2016, sejak kasus ini mencuat, belum ada progres positif dari pihak Pemkot Bekasi. “Mungkinkah terkait SDM yang tidak mumpuni dalam menyelesaikan masalah atau memang ada indikasi pembiaran dalam hal ini”, sindir seorang Pemerhati Sosial, T Sihombing.

Nenek SHS kini masih menanti dan berharap, agar Walikota Bekasi Rahmat Effendi bisa berbijak hati terkait kasus yang menimpanya ini. (HS@infongawi)

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Free WordPress Theme

_____